Fraksi PPP DPRD Muaro Jambi Soroti Banyak Aspirasi Reses Belum Terakomodir di APBD Perubahan 2026

 

SENGETI – Setelah mencermati dan membahas struktur anggaran dan program dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan sejumlah catatan penting.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Indra Gunawan, SH dalam Rapat Paripurna persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 di DPRD Muaro Jambi, Kamis (3/9/2026).

Berdasarkan catatan Fraksi PPP, masih banyak program yang telah diusulkan masyarakat melalui DPRD saat reses belum terakomodir dalam rancangan APBD Perubahan ini. Hal serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Mohon ini menjadi catatan penting ke depannya," ujar Indra Gunawan.

Selain itu, ada keluhan dari masyarakat yang telah mengajukan bantuan dan proposal ke SKPD terkait, namun dijanjikan untuk tahun berikutnya bahkan ada yang ditolak.

Fraksi PPP memahami kondisi fiskal daerah saat ini. Namun ke depan diminta memprioritaskan kebutuhan rakyat yang langsung disampaikan dari mulutnya.

"Karena seharusnya pemerintah harus hadir di setiap apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Ini harus menjadi catatan bagi SKPD," tegas Indra.

Terkait implementasi Program KITAB, Fraksi PPP meminta lebih dimantapkan. Beberapa kepala desa menyebut hingga semester ketiga, informasi mengenai program dan besaran dana yang didapatkan desa mereka belum diketahui secara persis.

Diketahui Muaro Jambi baru-baru ini mendapatkan dana transfer tambahan DAU dan penyaluran kurang bayar oleh Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp33 miliar. Fraksi PPP meminta Pemkab jeli memanfaatkan dana tersebut dan mendahulukan kebutuhan mendesak.

Mengingat musim kemarau belum usai, Fraksi PPP juga meminta perhatian serius pada antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah rawan Muaro Jambi.