Soal Temuan BPK Perjalanan Dinas, Waka DPRD Muaro Jambi Temui Mahasiswa: Bukan Fiktif, Sudah Dikembalikan

 

*MUARO JAMBI* – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi menemui langsung massa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan, Kamis (3/9/2026).

Di hadapan mahasiswa, pihak dewan menegaskan permasalahan tersebut dipicu oleh perbedaan acuan regulasi, bukan kegiatan fiktif. Seluruh kelebihan pembayaran juga telah dikembalikan ke kas daerah.

Dalam penjelasannya, DPRD Muaro Jambi meluruskan tiga poin utama:

*1. Acuan Regulasi Berbeda:* Pelaksanaan sewa/rental kendaraan untuk kunjungan kerja selama ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) lokal yang juga menerapkan skema dari pimpinan periode sebelumnya. Sementara BPK melakukan audit berpatokan pada Peraturan Menteri (Permen) pusat yang membatasi komponen sewa mobil dalam perjalanan dinas.

*2. Kunker Tetap Dilaksanakan:* Agenda kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan dipastikan benar-benar dilaksanakan. Ketidaksesuaian administrasi terjadi murni karena perbedaan persepsi hukum antara Perbup yang membolehkan sewa kendaraan dan Permen yang membatasinya.

*3. Telah Disetor ke Kas Daerah:* Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara kooperatif, seluruh dana sewa kendaraan yang menjadi catatan administrasi telah disetorkan kembali secara penuh ke kas daerah sesuai prosedur.

Pihak DPRD memastikan seluruh rekomendasi tindak lanjut BPK telah dipenuhi secara transparan. Jajaran pimpinan DPRD juga mengapresiasi kontrol sosial dari mahasiswa dan mengajak masyarakat menyikapi isu ini secara objektif.

"Kami berkomitmen terus membenahi tata kelola administrasi keuangan daerah agar selaras dengan aturan pemerintah pusat," tegas pihak DPRD.